Tugas Bakohumas Berikan Informasi Kepada Masyarakat

Friday, 05/01/2018 Lain-lain 0 comments

Jakarta, Kominfo - Memperoleh informasi dan melakukan komunikasi merupakan hak asasi manusia. Pemerintah memiliki kewajiban melaksanakan hal itu sesuai dengan amanat konstitusi Pasal 28F UUD 1945. Menurut Dirjen Informasi Dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan InformatikaRosarita Niken Widiastuti, pelaksanaan amanat konstitusi menjadi salah satu kewajiban humas pemerintah.

“Tugas Bakohumas (Badan Koordinasi Kehumasan) adalah memberikan informasi kepada seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah NKRI dengan berbagai informasi baik apa yang telah, sedang dan akan pemerintah lakukan,” kata Niken dalam Forum Tematis Bakohumas tentang Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian/Lembaga melalui Program Unggulan RRI di Jakarta, Rabu (14/12/2016).

Niken yang menjabat Ketua Bakohumas mengingatkan pesan Presiden Joko Widodo kepada Bakohumas agar senantiasa memberikan informasi kepada rakyat. “Rakyat jangan sampai menunggu mendapatkan informasi dari pemerintah. Karena itu tugas dari GPR (Government Public Relation) ada dua hal baik untuk kepentingan nasional maupun untuk kepentingan global," tuturnya.

Guna melaksanakan hal itu, Niken menekankan dua strategi yang selalu harus dilakukan. "Strategi pertama adalah above the line (ATL) dan strategi kedua yaitu below the line (BTL). Strategi ATL adalah semua kementerian, lembaga dan daerah (K/L/D) wajib menyampaikan informasi melalui media mainstream bila ingin berkomunikasi ke publik, baik informasi melalui media cetak, TV, Radio, Online, media sosial.  Dan kegiatan BTL seperti forum, dialog publik, atau konferensi pers,“ jelasnya.

Berkaitan dengan Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian dan Lembaga, Niken mengutip Inpres No. 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi PublikMenurut Niken, Kementerian Kominfo diinstruksikan untuk melakukan beberapa hal seperti mengkoordinasikan perencanaan komunikasi publik, mengkaji data dan informasi, analisis media dan menyusun narasi tunggal. "Terakhir, melakukan monitoring evaluasi dan melibatkan pimpinan K/L/D," tegasnya.

Diakui oleh Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik, implementasi Inpres masih harus terus dimaksimalkan, terutama pada komunikator di pemerintahan daerah, baik dalam Dinas Kominfo atau Humas. "Seperti halnya produksi isu dan konten tematik yang terus dikomunikasikan ke masyarakat, baik itu berupa narasi tunggal, infografis, dan informasi melalui aplikasi widget GPR, sampai saat ini telah kita sebarkan sejumlah 51 isu yang terdiri dari berbagai sektor ke seluruh kementerian, lembaga dan daerah melalui media online dan sosial media," paparnya.

Menurut Niken tidak hanya itu saja, kini sebanyak 51 kementerian dan lembaga dibantu oleh Tenaga Humas Pemerintah (THP) aktif mengirimkan data dan informasi melalui SIKP (Sistem Informasi dan Komunikasi Publik). "Hingga bulan November 2016 dokumen yang diterima berjumlah 2734 dokumen. Ini beberapa pencapaian implementasi Inpres tersebut. Kedepannya, kita akan menyusun JPP. Ini dalam proses pengembangan website,” jelas Niken.

JPP (Jaringan Pemberitaan Pemerintah) adalah newsroom yang mengumpulkan, mengolah, memproduksi berita government affairs, baik berupa program, kebijakan, dan kinerja pemerintah yang berdampak bagi publik secara akurat, utuh, dan lengkap. Target khalayak utama JPP yaitu masyarakat umum, sektor swasta, dan masyarakat luar negeri, stakeholders di lembaga negara, kementerian, pemerintah provinsi/ kabupaten /kota, sektor swasta ataupun masyarakat luar negeri.

Dalam forum yang dihadiri Direktur Utama M Rohanudin dan Dewan Pengawas LPP RRI Tantri Relatami, juga didiskusikan mengenai Citizen Journalism dengan narasumber Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI Godlief Richard Poyk. Secara khusus ia mempromosikan empat program unggulan RRI, yaitu RRI Play, RRI Online, RRI 30 detik untuk Citizen Journalism dan Program RRI untuk anak muda di Pro2FM. (BiroHumas-Sina)

Comments ( 0 )
Post Comment

© 2018 BAKOHUMAS Kota Palembang