Deputi Kemenpan: MPP Palembang One Stop Service Area Terlengkap

Monday, 17/02/2020 Sekretaris Daerah 0 comments

•    Launching awal Maret

Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Palembang akan dilaunching awal Maret tahun ini. Hal ini diungkapkan Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan RB, Prof DR Diah Natalisa, MBA, usai kunjungannya ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Palembang, Senin (17/2/2020).

Menurut Diah, kunjungannya dalam rangka melihat kesiapan secara langsung, meski secara fisik sudah rampung tapi masih banyak yang harus dibenahi.

"Se-Indonesia ada 24 yang sudah diresmikan dan 30 yang masih dalam pendampingan termasuk Kota Palembang," ujar Diah, didampingi Sekda Palembang Ratu Dewa, dan Kepala DPMPTSP Palembang, Akhmad Mustain.

Ia mengakui, berdasarkan evaluasi Kemenpan, pelayanan perizinan terpadu DPMPTSP Palembang selalu mendapat nilai A selama bertahun-tahun.

Diah menyebutkan, MMP Palembang memiliki pelayanan terbanyak di luar pemerintahan dibandingkan MPP lainya. Begitu juga luas area MPP yang mencapai 2 hektare, luasnya paling besar dibandingkan 24 MPP yang telah diresmikan serta 30 MPP dalam pendampingan.

"Yang membedakan dengan MPP lain, MPP Palembang memiliki 30 intansi di luar pemkot, seperti Ombusdman, Ikatan Arsitektur, Pos, BPN, Kejaksaan, Kemenag, Polri, Imigrasi BPJS, perbankan. Ini menjadi one stop service area terlengkap,” kata Diah.

Ia berharap keberadaan MPP Palembang akan meningkatkan akuntabilitas dalam pelayanan publik. bagaimana pelayanan publik bersatu padu dalam memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat.

"Kami berharap, dengan layanan yang baik, menyebabkan masyarakat tahu jika di palembang hadir pelayanan one stop area. Jadi, masyarakat tidak perlu ke sana kemari, cukup mendatangi MPP Palembang. Semua ada di sini dalam pelayanan publik,” Diah menerangkan.

Sekretaris Daerah Kota Palembang, Ratu Dewa, mengatakan, kunjungan Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan RB, untuk memastikan persiapan peresmian dan launching MPP.

“Jadi, semua harus clear. Ada beberapa catatan dari Deputi untuk perbaikan seperti Dinas Catatan Sipil,” ujar Dewa.

Ia melanjutkan, setelah ini, ia bersama Wali Kota Palembang akan beraudiensi dengan Wakil Presiden terkait MPP Palembang.

“Berdasarkan penilaian Deputi Menpan RB, MPP Palembang merupakan pelayanan publik terbesar dan terlengkap," demikian Sekda Ratu Dewa.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palembang,  Akhmad Mustain, mengatakan, saat ini infrastruktur di MPP di Kota Palembang memasuki tahap finishing.

"Infrastruktur MPP sudah 95 persen telah selesai, tinggal kesiapan OPD lain yang akan bergabung di MPP,” sebut Mustain.

Sejumlah OPD itu, antara lain, Disdukcapil, BPPD, PDAM Kesbangpol, PU, Dishub, Perdagangan, Perindustrian, DLHK.

"Dari eksternal Pemkot juga ada, seperti Kepolisian untuk perpanjangan SIM, Samsat, Imigrasi, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, Ombudsman, Ikatan Notaris, Pertanahan, Kemenkumham, dan ikatan arsitektur," Mustain merinci.

Ia menambahkan, Pemkot Palembang tidak mengenakan biaya sepeser pun bagi instansi pemberi layanan publik di MPP Palembang.

"Selagi mereka memberikan pelayanan publik, tidak ada biaya sewa. Dan Pemkot juga memberikan fasilitas komputer, listrik, jaringan internet. Selama untuk melayani masyarakat insya Allah disiapkan Pemkot,” ujar Mustain.

Ia mengatakan pula, di MPP ini ada pula ruang publik yang bisa digunakan masyarakat untuk rapat maupun aktivitas lainnya. Ada pula ruang konsultasi hukum dari Kejaksanaan.

"Silakan, jika ada masyarakat, ataupun komunitas yang mau menggunakan publik space di MPP,” kata Mustain. (*)

Comments ( 0 )
Post Comment

© 2018 BAKOHUMAS Kota Palembang