Pemkot Akan Perjuangkan THR bagi Tenaga Honorer

Wednesday, 30/05/2018 Sekretaris Daerah 0 comments

Pemerintah Kota Palembang akan mengupayakan pemberian gaji ke-13 pengganti Tunjangan Hari Raya (THR) bagi tenaga honorer daerah atau non PNSD.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang, Hoyin Rizmu, mengatakan, dari hasil sosialisasi bersama Kementerian Dalam Negeri beberapa waktu lalu di Jakarta, bahwa gaji ke-13 atau THR hanya diberikan kepada aparatur sipil negara (ASN) dan pensiunan.

“Jadi, dari sosialisasi itu tenaga honorer tidak dapat THR,” ujar Hoyin, Selasa (30/5/2018).

Ia mengaku masih bingung. Soalnya, belum lama ini Kementerian Keuangan nyatanya mengeluarkan surat edaran terkait pemberian THR Keagamaan untuk tahun anggaran 2018.

Dalam surat bernomor: S- 4452/PB/2018 tertanggal 24 Mei 2018, itu meminta kepala Kantor Wilayah Direktorat Perbendaharaan dan kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara untuk memberikan THR kepada pegawai honorer, sebesar satu bulan gaji.

“Kota belum dapat info lebih lanjut, apakah hanya APBN atau APBD juga. Kita akan tanyakan, karena kasihan jika honorer tidak diberikan THR,” kata Hoyin.

Adapun syarat pemberian THR, berdasarkan surat edaran Kementerian Keuangan, itu pertama memiliki surat keputusan pejabat yang berwenang (kontrak kerja). Kedua, anggarannya tersedia dalam DIPA satuan kerja.

Ketiga, besaran satuan biaya yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor : 49/PMK.02/2017.
"Pelaksanaan pembayaran dan pertanggung jawaban atas pembayaran tunjangan hari daya harus berpedoman pada PMK nomor : 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Kita akan tanya apakah APBD bisa, dan ini akan kita perjuangkan,” kata Hoyin pula.

Ia menambahkan, THR untuk honorer di masing-masing daerah ini sebenarnya adalah kebijakan pemerintah daerah setempat. Pjs Walikota dan Sekda Kota Palembang meminta agar hal ini segera dibahas agar seluruh honorer mendapat THR. Bahkan, Sekda minta jika memang tidak ada aturan dari pusat, kita upayakan melalui kebijakan daerah, karena mereka juga sama bekerja seperti ASN,” Hoyin menerangkan.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Palembang, Harobin Mastofa, menyampaikan, terkait dengan pemberian THR keagamaan bagi tenaga kerja honorer Pemerintah Kota Palembang, akan dibahas dalam waktu dekat dan menjadj tanggung jawab Pemerintah Kota Palembang.

"Saat ini belum dibahas, dan akan dilakukan dalam waktu dekat. Ada tidak ada persetujuan pusat, akan kita upayakan. Karena ini adalah kebijakan daerah,” ujar Harobin. (*)

 

Comments ( 0 )
Post Comment

© 2018 BAKOHUMAS Kota Palembang