Pemkot Palembang Akan Maksimalkan P3K untuk Non PNSD

Monday, 22/10/2018 SKPD 0 comments

Pemerintah Kota Palembang akan memaksimalkan sistem Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) bagi pegawai Non PNSD.

Hal ini salah satu upaya mengatasi kuota penerimaan CPNS yang diberikan Pemerintah Pusat untuk Kota Palembang, yang masih belum seimbang dengan kebutuhan pegawai di Pemerintah Kota Pemkot Palembang.

Kepala BK-PSDM Kota Palembang, Ratu Dewa menerangkan, P3K merupakan rencana baru Pemerintah dalam mengatasi tenaga honor yang tidak masuk dalam syarat penerimaan CPNS.

”Jadi, dalam Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN), itu kan diatur juga P3K. Di mana, penerimaan P3K boleh diikuti siapa pun sesuai dengan analisis beban kerja masing-masing daerah,” kata Dewa, Minggu (21/10).

Ia menjelaskan, sesuai UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, hak keuangan ASN yang meliputi PNS dan P3K, mengatur juga P3K juga berhak memperoleh gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi.

“P3K ini adalah endingnya untuk tenaga honorer. Ke depan, siapa pun bisa jadi pegawai pemerintahan. Hanya saja yang membedakannya, kalo PNS dapat uang pensiun, sedangkan P3K tidak.”

Untuk di Palembang sendiri, Dewa memastikan jika akan menerapkan aturan terkait P3K, setelah Peraturan Pemerintah (PP) yang mengaturnya ada.

“Kami dengar PP nya keluar bulan depan. Jika memang begitu, akan kita terapkan.”

Dengan keluarnya aturan terkait penerimaan P3K, Dewa mengatakan akan segera membawanya ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang.

“Melalui pimpinan dewan, kita akan minta agar penerimaan P3K diprioritaskan untuk tenaga honorer dan tenaga guru non PNSD, yang tidak masuk dalam seleksi penerimaan CPNS tahun ini," ujarnya. (*)


Comments ( 0 )
Post Comment

© 2018 BAKOHUMAS Kota Palembang