Pemkot Palembang Pasang Stiker untuk Penyelenggara Reklame Resmi

Wednesday, 12/12/2018 Sekretaris Daerah 0 comments

Pemerintah Kota Palembang bertindak tegas dengan mencopot paksa reklame yang tidak sesuai aturan, tidak berizin ataupun habis masa izinnya.

Hal ini sejalan dengan upaya Wali Kota Palembang Harnojoyo yang berkeinginan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang, Harobin Mastofa, mengatakan bakal memasang stiker resmi khusus untuk penyelenggara atau pemilik reklame.

“Pemasangan stiker akan kita berlakukan 2019 mendatang. Karena masih banyak reklame abal-abal. Makanya kita bertindak tegas sesuai aturan,” ujarnya, usai rapat evaluasi pelaksanaan penertiban media reklame di ruang rapat II Setda, Selasa (11/12).

Harobin menyebutkan, dari hasil evaluasi, sudah lima reklame yang dibongkar. Diakui Harobin, belum sepenuhnya pemilik reklame menerima eksekusi penertiban tersebut.

“Karena pemilik merasa benar dan mengatakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) nya belum selesai sehingga tetap dipasang, sedangkan pemkot berdasarkan aturan,  jika tidak ada IMB maka akan dirobohkan.”

Selain tidak berizin, kata Harobin, dari 164 reklame target Pemkot untuk menertibkan beberapa reklame sudah kedaluwarsa, kemudian ada juga penempatan lokasi reklame tidak sesuai tempat estetika atau mengganggu penataan kota.

“Target kita penertiban selesai sampai awal Januari 2019, bahkan KPK juga ikut memonitor penertiban reklame dalam upaya pengoptimalan PAD daerah,” bebernya.

Harobin mengimbau agar pihak penyelenggara atau pemilik reklame dapat melepas reklamenya sendiri. Jika sudah ada peringatan, namun tidak diindahkan, maka sesuai standar operasional (SOP) pihaknya melalui satgas bakal menyisir dan merobohkan reklame tersebut.

“Dari pada tidak ada pajak dan banyak kebocoran-kebocoran, kita copot paksa. Selain itu kalau kita yang membongkar maka media reklame menjadi barang bukti dan tidak boleh diambil oleh pemilik reklame,” tegas Harobin.

Tak hanya itu, kata Harobin, ke depan penyelenggara akan diarahkan menggunakan videotron yang diharapkan lebih rapi, indah dan mudah diawasi.

“Kalau dari sisi estetikanya videotron lebih cantik, rapi dan indah. Mudah-mudahan ke depan akan kita tambah lagi videotron karena lebih ramah lingkungan,” imbuhnya.

Sementara itu Asisten I Bidang Pemerintahan, Sulaiman Amin yang juga bertindak sebagai satgas (satuan tugas) didampingi Kasat (kepala satuan) PolPP Kota Palembang, Alex Ferdinandus, menyebutkan, dari target 164 reklame, pihaknya sudah memotong lima reklame tidak berizin. Yakni dua di simpang lima DPRD, Bundaran Air Mancur (BAM), Kawasan POM IX atau depan Aryaduta Hotel dan satu di simpang Angkatan 45.

“Kebetulan di Simpang Angkatan 45 itu membongkar sendiri, jadi sisa ada empat lagi yang akan kita bongkar dalam waktu dekat dari 8 target reklame tidak berizin. Sisa dari 164 itu didominasi reklame kedaluwarsa,” katanya.

Sulaiman mengimbau, agar pemilik reklame dapat mencopot sendiri reklame sebelum, pihaknya membongkar dengan paksa sesuai dengan aturan dan Undang-undang berlaku.

“Kalau kita yang bongkar, sesuai Perda maka media reklame tidak boleh dikembalikan kepada pemiliknya lagi.” (*)


Comments ( 0 )
Post Comment

© 2018 BAKOHUMAS Kota Palembang