Pemerintah Kota Palembang dalam waktu dekat akan memverifikasi data penerima Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Hal ini mengemuka dalam rapat koordinasi Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), di kantor Bappeda Palembang, Senin (1/2/2021). Rapat dipimpin Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda, dan diikuti organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
“Verifikasi ini dibutuhkan agar tidak menjadi beban bagi pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan yang tepat sasaran. Kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujar Fitrianti.
Melalui verifikasi, akan didapat data akurat penerima program JKN dan KIS.
Fitrianti mengatakan, warga Palembang, terutama yang tidak mampu, tidak perlu khawatir untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, jika belum mendapat KIS.
“Kita sudah menginstruksikan puskesmas-puskesmas, dan RSUD Palembang BARI untuk terus memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Palembang. Jadi, cukup membawa KTP, mereka insyaAllah akan dilayani, baik di tingkat kecamatan maupun di rumah sakit milik Pemerintah Kota Palembang,” Fitrianti menerangkan.
Kepala Dinas Sosial Kota Palembang, Heri Aprian, menyampaikan, memang ada data perubahan penerima JKN dan KIS. Misalnya karena yang bersangkutan meninggal dunia.
“Sehingga datanya terhenti. Jadi memang perlu verifikasi data,” ujar Heri.
Ia menambahkan, bagi masyarakat yang DTKSnya terhenti atau tidak aktif, agar segera melapor.
“Nanti bisa kita arahkan ke Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, red).” (*)
Comments ( 0 )