Tapal Batas Rampung, Palembang-Banyuasin Sepakati Enam Bidang Kerja Sama

Monday, 08/02/2021 Sekretaris Daerah 0 comments

Pemerintah Kota Palembang dan Pemerintah Kabupaten Banyuasin akan menjalin kerja sama di enam bidang. 

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang, Ratu Dewa, mengatakan, tindak lanjut kerja sama disepakati ada enam dari 25 bidang yang disepakati. 

"Kerja sama ini bentuknya beragam, tapi kita bertahap. Sekarang ini baru ada enam. Untuk detail akan dibahas dari masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ini tugas mereka, agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari, seperti dalam hal adminduk," ujar Dewa, usai rapat koordinasi soal tapal batas antar Kota Palembang dan Banyuasin, di Ruang Parameswara Setda Kota Palembang, Senin (8/2/2021). 

Dia menyebutkan, enam bidang kerja sama yang akan digarap dalam waktu dekat, yakni bidang pemakaman, persampahan, beras, pembangunan, penanggulangan bencana, dan tapal batas. 

“Insya Allah enam bidang ini dalam waktu dekat akan kita bahas lebih lanjut. Mudah-mudahan kerja sama ini membawa berkah untuk kita semua,” ujar Dewa.

Tapal Batas 

Sementara itu, Sekda Banyuasin, Senen Har, mengatakan, pembangunan daerah perbatasan berdasarkan peta PP 23/88, sehingga Kewenangan di wilayah masing - masing. 

Dengan begitu, tidak ada persoalan antar dua daerah yang berbatasan.

"Kita mengacu pada de facto dan de jure yang sudah ada, sehingga tidak ada lagi persoalan tapal batas dan juga pembangunan di batas wilayah masing - masing," katanya.

Ia menjelaskan, penyelesaian masalah antara Palembang - Banyuasin, seperti di daerah Talang Buluh, Jakabaring (Palembang, Banyuasin dan OI), Tegal Binangun, maka soal batas kewenangan ini setiap daerah menggunakan peta sesuai kewenangannya dalam PP 23/88. 

"Tidak ada lagi soal tapal batas, jika kita tetap satu NKRI, tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat," kata Senen. 

Hanya saja, terkait dengan penggurusan adminstrasi kependudukan, Senen meminta warga perbatasan tidak dilayani di Disdukcapil Palembang jika domisilinya di Banyuasin. 

"Kalau dulu mungkin masih banyak, karena soal tapal batas belum jelas. Yang sudah melakukan pengurusan juga sebelumnya, maka ini di sesuikan kembali sesuai domisili nya," ujar Senen. 

Selain persoalan tapal batas dan pembangunan, pihaknya juga meminta Pemkot Palembang menindak lanjuti kesepakatan tiga kepala daerah yang berbatasan, dalam hal ini Palembang dan Banyuasin. 

"Kesepakatan 3 kepala daerah (Palembang, Banyuasin, dan OI) sudah ditanda tangani sejak 6 April 2020 berupa kerjasama 25 bidang, di antaranya (transportasi, persampahan, penyediaan beras, penangulangan bencana dll," terangnya. 

Ia mencontohkan, kerja sama bisa berupa penyediaan beras dari Banyuasin untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) Palembang melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Kabupaten Banyuasin yang kualitas premium

"Penyediaan beras bagi ASN sudah kami lakukan di lingkup ASN Kabupaten Banyuasin. Kami sediakan 40 ton beras setiap bulan untuk ASN," kata Senen. 

Tak hanya itu, dalam hal penanggulangan bencana, seperti daerah perbatasan yang jangakuannya lebih dekat ke Palembang, maka bisa disuport dari Palembang. 

"Contohnya, pada saat terjadi kebakaran di wilayah Kenten, Damkar kami pusat jangakauannya bisa sampai 1,5 jam ke lokasi, keburu tidak tertangani, untuk itu mohon Palembang dapat bekerja sama," kata Senen. (*)

Comments ( 0 )
Post Comment

© 2018 BAKOHUMAS Kota Palembang