Bakohumas dibentuk berdasarkan surat Menteri Penerangan Nomor 31 Tahun 1971. Pembentukan Bakohumas sebagai lanjutan dari hasil musyawarah humas-humas Departemen pada tanggal 6 Desember 1967.
Musyawarah ini, antara lain menyepakati bahwa untuk memperoleh dayaguna dan tempat operasi penerangan yang setinggi-tingginya, perlu dibentuk suatu badan yang mengkoordinir, mengkomunikasikan dan mensinkronkan kegiatan humas-humas pemerintah.
Musyawarah ini menyetujui diadakannya koordinasi antarhumas Departemen dan Lembaga negara yang disingkat BAKOR, yang pada waktu itu dikoordinasikan oleh Departemen Penerangan.
Selanjutnya, pada pertemuan pleno Bakor pada 1 Juli 1970 yang membicarakan peningkatan dan efektifitas wadah ini, diperolehlah kesepakatan untuk mengubah nama Bakor menjadi Bakohumas.
Adapun tugas Bakohumas ini adalah membantu Menteri Penerangan kala itu dalam menetapkan kebijakan pembinaan hubungan yang lancar dan harmonis antara masyarakat dan pemerintah; mengadakan koordinasi, sinkronisasi, integrasi dan kerja sama antara humas departemen dan lembaga negara; merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah .
Di era pemerintahan saat ini, telah dibentuk Bakohumas periode 2015-2020, berdasarkan keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 157 Tahun 2015 tentang Pengurus Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat.
Dalam susunannya, pimpinan umum dijabat oleh Direktur Jenderal Komunikasi dan informasi Publik Kominfo, dan ketua pelaksana adalah Direktur Kemitraan Komunikasi Kominfo.
Kominfo meminta agar pengurus Bakohumas berbenah dalam mengoptimalkan peran masing- masing sebagai humas pemerintah, harus lebih responsif dan sensitif terhadap konten-konten yang luar biasa pergerakannya melalui media sosial.
Sementara itu, Presiden Jokowi dalam pidato dalam pertemuan Bakohumas Kementerian, Lembaga dan BUMN untuk percepatan pembangunan di Istana Negara, memberikan pesan penting bagi Bakohumas, bahwa dalam era kompetisi dan persaingan ini, negara manapun harus bisa membangun Country Branding.
Membangun positioning dan branding, sehingga muncul sebuah persepsi, sebuah image negara yang dikehendaki.
Menurut Presiden, dengan Country branding akan muncul image mengenai perdagangan, pariwisata dan investasi yang sangat baik.
Presiden juga berpesan, meski sudah terbentuk persepsi yang baik tapi jangan lupa lapangan yang harus dibangun dengan baik juga.
Presiden meminta humas kementerian lembaga dan BUMN harus bisa menginformasikan semua program yang sedang dijalankan oleh pemerintah.
Bakohumas perlu menginformasikan apa pun pekerjaan yang sedang dilakukan oleh Kementerian, Lembaga dan BUMN. Informasikan secepat-cepatnya kepada rakyat, tidak hanya informasi yang baik saja tetapi juga tentang hal yang dikait-kaitkan harus dijelaskan kepada rakyat. (*)
